Sabtu, 17 September 2011

Analisis Pinjaman Modal dari Pihak Kedua pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam rangka Meningkatkan Perekonomian Daerah di Kota Batu.

a.      Judul Penelitian
Analisis Pinjaman Modal dari Pihak Kedua pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam rangka Meningkatkan Perekonomian Daerah di Kota Batu.
b.      Latar Belakang
Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan bahwa perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dan berpihak pada rakyat. Selaras dengan pasal 33 UUD 1945, GBHN Tahun 1999 menekankan berjalannya demokrasi ekonomi dengan meningkatkan kemampuan koperasi dan usaha mikro, kecil serta menengah (UMKM). (UUD, 1945)
Sejak terjadinya krisis ekonomi tahun 1998, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) telah menunjukkan peran yang sangat penting dalam menggerakkan ekonomi baik dalam lingkup nasional maupun daerah. Peningkatan kegiatan usaha dan peran UMKM tahun 2005-2009 tergambar pada tabel 1 di bawah ini. UMKM mengalami perkembangan yang terus meningkat dan bahkan mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut ditunjukkan dengan populasi UMKM tahun 2009 lebih dari 52 juta unit atau 99,99% dari keseluruhan pelaku bisnis di Indonesia. Perkembangan UMKM dari tahun 2005 hingga 2009 mencapai 12,22%, sedangkan Usaha Skala Besar mengalami penurunan 6,87%. Disamping itu UMKM memberikan kontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja yaitu 97,3% dan memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp.1.214,7 triliun atau 58,17%. (Badan Pusat Statistik, 2009)
Kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan dan peran UMKM tersebut masih bisa terus ditingkatkan, tidak saja karena ketangguhannya dalam menghadapi berbagai kejutan ekonomi, tetapi juga kemampuannya yang besar dalam menyediakan lapangan kerja, serta mengatasi kemiskinan. Namun dalam mengembangkan usahanya, UMKM menghadapi berbagai kendala baik yang bersifat internal maupun eksternal, permasalahan-permasalahan tersebut antara lain: 1) manajemen, 2) permodalan, 3) teknologi, 4) bahan baku, 5) informasi dan pemasaran, 6) infrastruktur, 7) birokrasi dan pungutan, 8) kemitraan. (Lestari, 2008)
Dari beragamnya permasalahan yang dihadapi UMKM, nampaknya permodalan tetap menjadi salah satu kebutuhan penting guna menjalankan usahanya, baik kebutuhan modal kerja maupun investasi. Untuk menjamin optimisme perkembangan UMKM di masa depan, jelas memerlukan penguatan peran dan strategi pembiayaan, khususnya dari pemerintah dan industri perbankan untuk mendukungnya.
Mengutip laporan BPS, Dibyo Prabowo dalam makalah nya pada seminar The Tokyo seminar on Indonesia 25-26 Agustus 2004 di Tokyo Jepang, menegaskan kembali bahwa 35,10% UMKM menyatakan kesulitan permodalan, kemudian diikuti oleh kepastian pasar 25,9% dan kesulitan bahan baku 15,4% (Prabowo, 2004). Oleh karena itu, pemerintah berupaya mencari solusi, salah satunya dengan cara meminta komitmen bank dalam pembiayaan UMKM dalam Bussiness Plan-nya dan juga menyediakan dana bergulir yang bersumber dari APBD atau bagian laba BUMN/D yang disisihkan. Selain itu, pemerintah mengoptimalkan peran lembaga penjaminan sebagai penjamin kredit yang diajukan oleh UMKM sehingga UMKM tetap dapat menikmati kredit perbankan walaupun tidak dapat memenuhi sebagian dari persyaratan yang ditetapkan perbankan. (Kajian Evaluasi dan Revitalisasi Kebijakan Pemerintah KUKM, 2008)
Pada tahun 2010 Pemkot Batu telah menyiapkan dana Rp 8,6 miliar
untuk peningkatan modal dan pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah
(UMKM). Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Batu, Arif Setyawan menyatakan, anggaran yang cukup besar ini sengaja dialokasikan agar UMKM lebih berkembang. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, pertumbuhan UMKM di Kota Batu terbilang pesat. Dari 4.183 unit usaha pada 2006, bertambah menjadi 6.700 unit usaha pada 2007. Pada 2008 jumlah ini kembali meningkat menjadi 8.300 unit usaha dan terus bergerak naik menjadi 11.000 pada 2009. Hingga pertengahan Desember 2010 jumlah UMKM di Kota Batu sudah mencapai 11.862 unit usaha. Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Kota Batu hingga pada akhir 2009 mencapai 6,74%. Sementara pertumbuhan ekonomi di Jatim sekitar 6,5%. Artinya, pertumbuhan ekonomi Kota Batu jauh lebih baik dibandingkan kota lainnya. (Harian SINDO, 19 Desember 2010)
Oleh karena itu, peneliti ingin menguji signifikansi pinjaman modal pada UMKM dalam rangkameningkatkan perekonomian daerah dengan menganalisis UMKM di Kota Batu.
c.       Masalah Penelitian
Dari paparan realita di atas, maka masalah dalam penelitian ini yaitu:
1.      Bagaimana optimalisasi pinjaman modal pada UMKM di kota Batu?
2.      Bagaimana pengaruh pinjaman modal pada UMKM terhadap pertumbuhan perekonomian daerah?
d.      Signifikansi Penelitian
Penelitian ini dilakukan untuk menguji signifikansi penambahan modal pada UMKM guna menggerakkan perekonomian daerah dan pengentasan pengangguran di Kota Batu. Hal ini sangat penting guna penetapan kebijakan-kebijakan baru baik bagi pemerintah kota Batu maupun kota lainnya dalam pemberdayaan UMKM untuk mengoptimalisasikan pertumbuhan perekonomian daerah dan pengentasan pengangguran. Hal ini juga terkait dengan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga berguna bagi UMKM sebagai acuan dalam mengembangkan usahanya melalui penambahan modal.
e.       Batasan Penelitian
Penelitian ini dibatasi oleh waktu, yaitu penambahan modal pada UMKM tahun 2007-2009.
f.       Kajian Riset Terdahulu
Kajian Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha UKM di Propinsi Sumatera Utara, diterbitkan di jurnal pengkajian koperasi dan UKM Nomar 1 tahun I-2006. Dari penelitian ini, disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi UKM di Sumatera Utara meliputi: pengadaan bahan baku, peningkatan skill tenaga kerja, stabilitas harga aset, jumlah produksi dan lama berusaha.
Perkembangan dan Strategi Pengembangan Pembiayan UMKM, yang dilakukan oleh sri lestari Hs, Kasubid Evaluasi dan Pelaporan serta Peneliti pada Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UMKM. Penelitian ini dilakukan sebagai evaluasi Dinas Koperasi dan Perdagangan pada tahun 2007.
Strategi dan Model Pembinaan dan Pengembangan UKM Kota Pasuruan, oleh R. Suprapto dalam jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol.14, No. 2 Agustus 2002. Disimpulkan bahwa produk hortikultural memiliki prospek yang cukup baik di masa depan sesuai dengan kecenderungan pola konsumsi masyarakat.
g.      Kajian Teoritis
Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008  tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Pengertian UMKM adalah sebagai berikut:
1.       Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2.       Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3.       Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. (UU no. 20 tahun 2008 tentang UMKM)
Menurut Prof Shujiro Urata, kedudukan UKM dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari : (a). Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor; (b). Penyedia lapangan kerja yang terbesar; (c). Pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat; (d). Pencipta pasar baru dan inovasi; serta (e). Sumbangan dalam menjaga neraca pembayaran melalui sumbangannya dalam menghasilkan ekspor. (Urata, 2000)
Eksistensi dan peran UMKM yang pada tahun 2008 mencapai 51,26 juta unit usaha, dan merupakan 99,99 persen dari pelaku usaha nasional, dalam tata perekonomian nasional sudah tidak diragukan lagi, dengan melihat kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja, pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional, devisa nasional, dan investasi nasional. (Kusumo, 2008)
Menurut Prof. Simon Kuznets, mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai ”kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan idiologis yang diperlukannya.
Teori pertumbuhan Solow-Swan secara garis besar mirip dengan teori Harrod-Domar, dimana asumsi yang melandasi model ini yaitu:
1.      Tenaga kerja (atau penduduk) tumbuh dengan laju tertentu, misalnya P per tahun.
2.      Adanya fungsi produksi Q = f (K, L) yang berlaku bagi setiap periode.
3.      Adanya kecenderungan menabung (prospensity to save) oleh masyarakat yang dinyatakan sebagai proporsi (s) tertentu dari output (Q). Tabungan masyarakat S = sQ; bila Q naik S juga naik, dan sebaliknya.
4.      Semua tabungan masyarakat di investasikan S = I = ΔK. (Boediono, 1992: 81-82).
Suatu peningkatan di dalam produktiftas (kenaikan effective-labor) menaikan baik output maupun konsumsi per tenaga kerja dengan dua cara. Pertama, secara langsung menaikkan jumlah yang dapat dihasilkan pada setiap tingkat rasio kapital-tenaga kerja. Kedua, dengan meningkatkan penawaran saving, maka peningkatan produktifitas juga telah menyebabkan rasio kapital-tenaga kerja jangka panjang mengalami kenaikan. Jadi, suatu peningkatan produktifitas melalui UMKM memiliki suatu dampak berganda yang bermanfaat atas standar hidup. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa di dalam jangka panjang laju peningkatan produktifitas adalah merupakan faktor dominan yang menentukan seberapa cepat pertumbuhan ekonomi. (Nanga, 2001).
h.      Metode Penelitian
1.      Lokasi Penelitian
Penelitian ini berlokasi di kota Batu, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.
2.      Populasi dan Sampel
Populasi penelitian adalah seluruh UMKM di Kota Batu, Yaitu berjumlah 11.000 unit. Sedangkan sampel yang akan diteliti diambil berrdasar pertimbangan tertentu, yaitu menggunakan metode nonprobability dengan tipe Purposive Sampling. Kriteria sampel yaitu: UMKM beroperasi terus menerus selama tahun 2007-2009, mendapatkan penambahan modal selama tahun 2007-2009, tertib administrasi akuntansi dan membuat laporan keuangan tahunan selama tahun 2007-2009.
3.      Jenis dan Sumber Data
Jenis data yag dibutuhkan adalah data primer dan data skunder yang bersumber dari pihak UMKM kota Batu, BPS kota Batu, dan Pemerintah Kota Batu.
4.      Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa wawancara dan dokumentasi. Instrument yang dibutuhkan adalah draf wawancara dan format data dokumentasi yang diperlukan.
5.      Metode Analisis Data
Hipotesis:
1.      H1o : Penambahan modal pada UMKM berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik B.
H1a : Penambahan modal pada UMKM berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan perkonomian daerah.
2.      H2o : Penambahan modal pada UMKM berpengaruh signifikan terhadap pengentasan pengangguran.
H2a :   Penambahan modal pada UMKM tidak berpengaruh signifikan terhadap pengentasan pengangguran..
Data diolah menggunakan alat statistik. Yaitu berupa uji regresi sederhana untuk menentukan ada tidaknya serta seberapa besar pengaruh Independent Variable (Penmbahan Modal) terhadap Dependent Variable (Pertumbuhan perekonomian daerah dan pengentasan kemiskinan). Adapun model dasar yang digunakan yaitu:
Y = a + Bx
Y =      Variabel terikat yaitu kinerja indikator keberhasilan penambahan modal untuk pengembangan usaha UMKM yang terdiri dari ;
Y1 = Pertumbuhan perekonomian daerah
Y2 = Pengentasan pengangguran
a   = Intersep (constanta)
B = Koesien Regresi
X = Variabel terikat (independent Variable) yaitu penambahan modal pada UMKM
Untuk menguji ada tidak pengaruh besar pengaruh dari Independet Variable terhadap Dependet variable akan digunakan Uji t (t. Test), dengan tingkat kepercayaan 95%.
Kriteria pengambilan keputusan: Jika t-hitung < t (α, n-k ) → Ho diterima,
                                                Jika t-hitung > t (α, n-k ) → Ho ditolak.
i.        Referensi
1.      Sjaifudian, Hetifah, Dedi Haryadi, Maspiyati (1995), Strategi dan Agenda Pengembangan Usaha Kecil, AKATIGA, Bandung.
2.      Purnomo (1994), Kebijakan Pembinaan Koperasi dan Pengusaha Kecil Dalam Repelita VI, Kanwil Departemen Koperasi dan PPK Propinsi DIY , Yogyakarta.
3.      Bachruddin, Zaenal, Mudrajad Kuncoro, Budi Prasetyo Widyobroto, Tridjoko Wismu Murti, Zuprizal, Ismoyo (1996), Kajian Pengembangan Pola Industri Pedesaan Melalui Koperasi dan Usaha Kecil, LPM UGM dan Balitbang Departemen Koperasi & PPK, Yogyakarta.
4.      Anonymus, 1999, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat,  Departemen Koperasi, Penusaha Kecil dan Menengah, Jakarta
5.      Kartasasmita, Ginanjar, 1997. Administrasi Pembangunan, Perkembangan dan Prakteknya di Indonesia, LP3ES, Jakarta.
6.      Sparley, J.P., 1980. Participant Observation. Halt, Rinerhart and Winston, New York.
7.      Swasono Sri Edi, 1998. Pendekatan Pemberantasan Kemiskinan. Makalah pada Seminar Nasional HMJP Ekonomi, IKIP Malang, 25 Oktober 1998.
8.      Tjokrowinoto, Moelyarto, 1996.  Pembangunan Dilema dan Tantangan.  Putaka Pelajar, Yogyakarta.
9.      Usman Sanyoto, 1998. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.  Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
10.  Urata, Shujiro, Prof. 2000. Policy Recommendation for SME Promotion in the Republic of Indonesia, JICAReport, Jakarta.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar